Urgensi Pendidikan berbasis Multikultural

Bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, budaya, agama, aspirasi politik, serta kemampuan ekonomi.  Keragaman tersebut amat berpeluang memunculkan konflik baik konflik vertikal maupun horizontal. Secara partial berbagai kelompok masyarakat itu dapat dibedakan atas dasar mode of production yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya. Dengan demikian, konflik bisa muncul ketika terjadi ketiadaan saling memahami dan mentoleransi antara kelas yang berpeluang untuk melakukan hegemoni dengan kelompok yang berpeluang menjadi objek hegemoni.

Sedangkan konflik horisontal rentan terjadi ketika dalam interaksi sosial, antar kelompok yang berbeda tersebut dihinggapi semangat superrioritas. Yakni semangat yang menilai bahwa kelompok (insider) nya adalah paling benar, paling baik, paling unggul serta paling sempurna. Sementara kelompok lain (outsider) tidak lain hanyalah sebagai pelengkap (komplemeter) dalam hidup ini. Untuk itu, outsider layak untuk dihina, dilecehnya dan dipandang kurang berarti.

Puncak dari semangat egosentrisme etnostrisme chauvisme tersebut adalah muculnya klaim-klaim kebenaran. Klaim kebenaran ini tidak lain adalah  kelainan jiwa yang disebut narsisme. Dimana seseorang atau kelompok-kelompok masyarakat menganggap bahwa  dirinya paling sempurna dibanding yang lain. Dalam relasi sosial,  gesekan klaim kebenaran  ini kemudian melahirkan standar ganda.

Bisa dibayangkan, bagaimana kelompok-kelompok yang dihingapi narsisme ini kemudian berinterasi dalam domain sosial. Maka yang muncul adalah konflik-konflik bernuansa SARA. Tidak disangsikan, sejarah bangsa telah membuktikan itu. Mulai pertengahan dekade 90-an  sampai dekade 2000-an, kita disuguhi aneka tragedi kenuansaan bernuansa SARA. Tragedi Poso, Sambas Banyuwangi, Sitobundo, Madura, serta Aceh adalah fakta yang tak terbantahkan bagaimana dalam lingkaran sosial bangsa indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentris. Bahkan fakta paling mutakhir adalah bergolaknya konflik bernuansa Agama di ambon.

Gagalnya pendidikan.

Melihat gejala demikian, dimana bangsa kita yang katanya Bhineka Tunggal Ika (bersatu dalam perbedaan/ united in diversioty). Serta bagaimana peran pendidikan sebagai wahana membangun kepribadian bangsa?

Sejak awal berdirinya, founding fathers bangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya agama serta suku. Singkatnya, bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural. Maka dari itu, bangsa Indonesia menganut Bhineka Tunggal Ika. Untuk menuju persatuan yang menjadi imajinasi rakyat kebanyakan, maka kunci yang sekaligus menjadi mediasi adalah “toleransi”, yang katanya demi persatuan dan kesatuan bangsa ini.  Berbagai serta kurikulum pendidikan dibebani dengan materi-materi toleransi. Mulai dari pelajeran PPKn (dulu PMP : pendidikan moral pancasila), sampai dengan P4 yang berisi butir-butir pancasila. Dimana materi yang mendapat porsi besar didalamnya adalah “ toleransi “.

Namun, alih-alih menjalin persatuan dan kesatuan, kita justru bercerai berai atas nama perbedaan itu sendiri. Kalau pun nampak rukun, itu hanya semu. Karena toleransi yang kita pahami adalah toleransi semu. Artinya, pendidikan telah gagal membangun toleransi yang sebenarnya.

Wacana “toleransi” dalam menyikapi realitas multikultural yang dikedepankan Orde baru, telah menuai kegagalan. Alasan yang paling rasional adalah karena toleransi yang diterapkan dalam domain sosial tersebut bukan atas nama perbedaan tetapi lebih pada egosentrisme. Kelompok satu berkehendak untuk mentolerir kelompok lain demi keagungan kelompoknya. Artinya, setiap varian perbedaan mengakui perbedaan yang lain demi mengukuhkan dan mengawetkan perbedaan itu sendiri. Dengan kata lain, toleransi yang dikembangkan Orde baru telah terjebak dalam egosentrisme. Lantas, yang terjadi kemudian adalah koeksistensi bukannya pro-ekstensi yang menuntut kreativitas dari setiap individu yang berbeda untuk merenda dan merajut tali-temali kebersamaan (Muqtafa, 2004). Padahal, dalam kerangka teoritik Richard Rorty seorang filsuf  neo-pragmatis ditegaskan bahwa tolerasi terjadi apabila orang rela merelativisasi klaim-klaimnya.

Menuju pendidiksn berbasis multikulral

Hampir tidak ada yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan domain strategis dalam membangun kepribadian bangsa menjadi bangsa yang beradab. (civilized nation). Karenanya, untuk membangun persatuan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, dibutuhkan pendidikan berbasis multikultural.

Andersen dan Cusher (1994:320) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Senada dengan itu Banks (1993:3) menyatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. Kemudian memberi apresiasi atas perbedaan dengan semangat egaliter.

Pemahaman ini bermakna juga bahwa multikultural bukan sebagai objek, tetapi harus dilibatkan secara reciprocal dalam kehidupan siswa sebagai dari kehidupan mereka (part of life). Untuk itu harus dipahami pula, bahwa masyarakat sebagai tempat belajar siswa juga harus dijadikan konten kurikulum berbasis multikultural.

Tujuan dari semua itu adalah mengembangkan prinsip solidaritas. Yakni perkumpulan yang menginginkan terciptanya pengakuan perbedaan atas “yang lain” tanpa merendahkannya. Semangat solidaritas ini menurut eliminasi penguatan identitas kelompok sebagai superrior dengan mengurangi jarak sosial. Singkatnya pendidikan berbasis multikultural menginginkan terciptanya Bhineka Tunggal Ika yang sebenarnya.

Artikel ini dilidungi oleh DMCA Takedown Services & Website Content Protection. Dilarang Copy-Paste.
Yang mau ngajakin ngopi silahkan klik

DONASI

Hai teman-teman, jangan lupa subscribe Channel Youtube saya.
Subscribe tidak dipungut bayaran, mari dukung saya dengan klik tombol subscribe.

Like Facebook Wira Loksado dengan menekan tombol "Suka" di bawah ini agar tetap update informasi terbaru: